Skip to main content

Navigasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di ERA Globalisasi (Yunda Poppy)

Oleh: Fajar FirmansyahPada: Oktober 13, 2023

Navigasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di ERA Globalisasi

Globalisasi memberi corak yang berbeda pada nuansa hubungan antara negara yang sebelumnya sangat mencolok diwarnai sifat keakuan dan nasionalisme berlebih sehingga menjadikan dunia seolah terbelah hanya menjadi dua blok saja yaitu Blok Barat dan Blok Timur.

Meski tidak memblok kepada salah satu pihak, bukan berarti politik luar negeri Indonesia kemudian hanya berdiri diam dan menutup peluang kerjasama yang bersifat menguntungkan baik dengan negara Blok Timur maupun dengan negara Blok Barat melainkan tetap memainkan peran politik luar negeri bebas aktif dan tetap menjalin hubungan baik dengan negara-negara kedua blok tanpa ikut serta kedalam persaingan yang terjadi diantara keduanya.

Amerika sebagai negara adidaya banyak melahirkan isu isu kontroversial yang secara tidak langsung ini mempengaruhi kondisi bangsa indonesia. Salah satu dari isu tersebut mengakarnya persoalan LGBT.

Mulai menjalarnya aktivitas kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di dunia pendidikan tinggi Indonesia belakangan ini patut menjadi perhatian publik, khususnya mahasiswa. Apalagi, gerakan pendukung LGBT di lingkungan di kampus-kampus kini disinyalir kian terstruktur.

Fenomena LGBT kembali menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Baru-baru ini, masyarakat dihebohkan dengan aktivitas sekelompok mahasiswa dan alumni UI yang menamakan diri Support Group and Resource Center On Sexuality Studies (SGRC-UI). Mereka yang tergabung dalam kelompok tersebut mengklaim diri sebagai kelompok kajian berbagai masalah seksual, gender, termasuk LGBT.

Pemerintah indonesia harus segera mengambil sikap yang jelas dalam permasalahan LGBT ini ketakutannya ini akan merusak generasi bangsa, indonesia selalu terkangkang oleh HAM, karena regulasi ataupun kebijakan nya belum kongkrit.

Dalam hal mengatasi permasalahan global salah satunya mengenai paham LGBT ini di karenakan kegiatannya semakin masif. Demi hak aman warga negara pemerintah perlu mengambil sebuah tindakan yang jelas, melalui pendekatan politik dengan melahirkan regulasi ataupun kebijakan, maupun melalui pendekatan ekonomi pemerintah perlu memfilterasi setiap modal atau investasi masuk karna ini sering kali di manfaatkan oleh pihak luar untuk menyisipkan paham - paham LGBT ini.

Di era globalisasi, navigasi kebijakan politik luar negeri Indonesia menjadi semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang bijaksana dan adaptif. Beberapa prinsip dan strategi yang dapat membimbing kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi adalah sebagai berikut:

1. Kemitraan dan Diplomasi Ekonomi:

Ekonomi Global: Meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain, termasuk melalui perdagangan bebas dan investasi asing, untuk memanfaatkan peluang pasar global.

Kemitraan Regional: Memperkuat peran Indonesia dalam organisasi regional dan multilateral seperti ASEAN, APEC, dan WTO untuk mempromosikan perdagangan bebas dan pertumbuhan ekonomi.

2. Kebijakan Lingkungan dan Perubahan Iklim:

Perlindungan Lingkungan: Mengambil langkah-langkah proaktif dalam perlindungan lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian hutan, serta mendukung perjanjian internasional terkait perubahan iklim.

Kerjasama Internasional: Berpartisipasi aktif dalam kerjasama internasional untuk mengatasi perubahan iklim, termasuk melalui transfer teknologi dan bantuan ke negara-negara berkembang.

3. Penanggulangan Terorisme dan Keamanan Global:

Kerjasama Keamanan: Memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dalam penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas batas untuk menjaga stabilitas keamanan regional dan global.

Pencegahan Radikalisasi: Melakukan upaya pencegahan radikalisasi dengan pendekatan pendidikan, kesejahteraan, dan dialog antaragama.

4. Penyelenggaraan HAM dan Nilai Kemanusiaan:

Hak Asasi Manusia: Memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia di dalam negeri dan mendukung inisiatif internasional yang bertujuan memperbaiki pelanggaran HAM di negara lain.

Bantuan Kemanusiaan: Memberikan bantuan kemanusiaan di tingkat internasional dalam respons terhadap bencana alam, konflik, dan situasi krisis lainnya.

5. Keterlibatan Dalam Organisasi Internasional:

Partisipasi Aktif: Berpartisipasi aktif dalam forum internasional dan organisasi seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia untuk mempengaruhi kebijakan global dan memperjuangkan kepentingan Indonesia.

Perdamaian dan Keamanan: Berkontribusi pada upaya perdamaian dunia melalui partisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dan diplomasi konflik.

6. Kerjasama Ilmiah dan Teknologi:

Peningkatan Inovasi: Mendorong kerjasama ilmiah dan teknologi dengan negara-negara maju untuk meningkatkan inovasi dan daya saing nasional.

Transfer Teknologi: Memfasilitasi transfer teknologi yang memungkinkan bagi Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas teknologinya sendiri.

Dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri di era globalisasi, penting untuk memperhatikan kepentingan nasional sambil tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia. Fleksibilitas, diplomasi yang cerdas, dan keterlibatan aktif dalam kerjasama internasional akan memainkan peran kunci dalam menjawab tantangan-tantangan global yang kompleks.

Artikel ini ditulis oleh Galih Mauladin Putra (Kabid PA HMI Tasikmalaya)

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar